BASATU.COM– Wakil Bupati Pesisir Selatan Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H., selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Pesisir Selatan, menghadiri sekaligus memaparkan berbagai program strategis Pemerintah Daerah dalam ajang presentasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat, Selasa (7/10/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tersebut merupakan salah satu rangkaian dari tahapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Agenda ini bertujuan untuk menilai sejauh mana komitmen pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat dalam menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam paparannya, Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim menjelaskan berbagai langkah nyata yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam memperkuat sistem pelayanan informasi publik yang mudah diakses masyarakat. Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya sebatas kewajiban formal, melainkan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Keterbukaan informasi publik merupakan pondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Melalui transparansi dan partisipasi masyarakat, kita dapat membangun pemerintahan yang lebih responsif, efektif, dan akuntabel,” ujar Risnaldi Ibrahim dalam sesi presentasinya.
Lebih lanjut, Wabup juga memaparkan berbagai inovasi digital dan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang telah dikembangkan oleh PPID Kabupaten Pesisir Selatan.
Beberapa di antaranya mencakup:
Penguatan portal resmi PPID Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pusat data dan informasi publik yang mudah diakses masyarakat.
Optimalisasi media sosial dan kanal digital resmi pemerintah daerah sebagai sarana penyebarluasan informasi kegiatan dan kebijakan publik.
Peningkatan kapasitas aparatur desa dan OPD dalam pengelolaan informasi publik, agar layanan informasi lebih cepat dan akurat.
Penerapan sistem pelaporan dan permintaan informasi secara online yang terintegrasi dengan layanan aduan masyarakat.
Wabup Risnaldi menambahkan bahwa keterlibatan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi kunci utama dalam menjaga konsistensi dan keberlanjutan keterbukaan informasi publik di daerah. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor merupakan bentuk nyata dari semangat transparansi dan pelayanan publik yang berkualitas.
“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi antar-OPD dan memastikan seluruh perangkat daerah memahami peran strategis mereka dalam memberikan informasi yang benar, tepat, dan bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi pemaparan dan capaian Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dinilai menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Upaya ini diharapkan dapat mendorong peningkatan peringkat keterbukaan informasi publik Kabupaten Pesisir Selatan di tingkat provinsi maupun nasional.
Kegiatan presentasi KIP Tahun 2025 ini diikuti oleh seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat. Setiap peserta diminta memaparkan capaian, inovasi, serta strategi penguatan tata kelola informasi publik di daerah masing-masing.
Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dalam bidang pelayanan publik dan transparansi informasi, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Kami berharap keterbukaan informasi publik dapat menjadi budaya birokrasi yang berkelanjutan, bukan hanya untuk memenuhi penilaian, tetapi sebagai wujud nyata pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tutup Wabup Risnaldi Ibrahim.